MK Batalkan Pasal Penyadapan UU ITE

MK juga menimbang perlu adanya UU khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga. UU ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini belum ada pengaturan yang sinkron  mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara umumnya.

"Bahwa PP tidak dapat mengatur pembatasan HAM. Pembentukan PP merupakan pengaturan administrasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas HAM," tandas Muhamad Alim. (kyd/jpnn)