JPNN.com 
MK Beri Kepastian Hukum untuk Angkutan Online
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal taksi online. Di antaranya, soal pengaturan tarif dan badan hukum.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) justru memutuskan sebaliknya.
Putusan MK yang terkait yaitu perkara Nomor 78/PUU-XIV/2016 dengan pemohon tiga sopir Grab.
Ketiganya meminta Pasal 139 ayat 4 UU LLAJ dibatalkan. Pasal itu berbunyi:
Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas permohonan itu, MK menolak menghapus pasal tersebut pada Februari 2017.
Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi lebih jelas.
Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan online akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan.
Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal taksi online. Di antaranya, soal pengaturan tarif dan badan hukum.
- MK Melarang Institusi Menjadi Pelapor Kasus Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Pimpinan DPR
- Irving Siap Cabut Gugatan PSU Pilkada Siak yang Diajukan Wakilnya di Sidang Perdana
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Prajurit Aktif Gugat UU TNI ke MK, Imparsial: Upaya Menerobos Demokrasi
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
