MK Mentahkan Tuduhan Kubu Prabowo - Sandi Soal Keberpihakan Aparat

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalil permohonan tim kuasa hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno terkait ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilpres 2019 tidak berdasar. Menurut majelis hakim MK, tuduhan Prabowo - Sandi tentang ketidaknetralan aparatur negara tidak disertai bukti.

“Berdasar pertimbangan di atas dalil permohoan a quo tidak berdasarkan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Aswanto dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Kamis (27/7).

Aswanto menjelaskan, berdasar rekaman video yang dijadikan bukti, MK menilai imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi)kepada jajaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program pemerintah merupakan suatu yang wajar. Sebab, Jokowi dalam posisi kepala negara dan pemerintahan.

“Tidak ditemukan adanya ajakan memilih calon tertentu,” kata Aswanto.

BACA JUGA: Gugatan BPN Prabowo - Sandi Kandas di MA Jelang Pembacaan Putusan MK

Mahkamah juga menilai tuduhan tim kuasa hukum Prabowo - Sandi tentang Polri membentuk tim buzzer di media sosial dan mendata kekuatan dukungan sampai ke tingkat desa demi memenangkan duet Jokowi – Kiai Ma’ruf di Pilpres 2019 tidak didukung bukti. Sebab, buktinya hanya fotokopi berita di media online.

Menurut Aswanto, pemberitaan media tidak bisa dijadikan bukti tentang terjadinya suatu peristiwa tanpa didukung bukti lain. Kalaupun peristiwa itu benar-benar terjadi, katanya, maka masih harus dibuktikan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemiih.

Mahkamah juga mencermati tuduhan tim kuasa hukum Prabowo - Sandi tentang kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meski Megawati tercatat sebagai ketua umum pengusung Jokowi - Ma’ruf, namun mahkamah menganggap hal itu tak berarti Putri Proklamator RI Bung Kano itu bisa memperalat BIN.