MK Tolak Permohonan AMIN, Tiga Hakim Konstitusi Ajukan Pendapat Berbeda
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) yang memerkarakan hasil Pilpres 2024.
Ketua MK Suhartoyo saat mengucapkan putusan atas gugatan AMIN menyatakan pokok permohonan pasangan capres-cawapres bernomor urut 1 di Pilpres 2024 itu tidak beralasan.
“…menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo pada persidangan di MK, Senin (22/4/2024).
Namun, ada tiga hakim MK yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan itu. Ketiga hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda itu ialah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.
Saldi dalam pendapatnya menyoroti penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pelaksanaan Pilpres 2024. Wakil ketua MK itu menganggap penyaluran bansos pada masa pilpres sebagai upaya memenangkan kandidat tertentu.
"Persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden," kata Saldi.
Mahaguru ilmu hukum tata negara di Universitas Andalas itu dalam pendapatnya juga menyoroti keterlibatan aparat negara di Pilpres 2024.
"Kedua, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah," kata dia.(ast/jpnn.com)
Mahkamah Konstitusi menolak PHPU untuk pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN. Namun, tiga hakim menyampaikan dissenting opinion.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Cak Imin Mengaku Sudah Menitipkan Ini kepada Prabowo
- Di Hadapan Hakim Konstitusi, Gerindra Sebut KPU Menggelembungkan Suara NasDem di Jabar
- Anies Gelar Acara Pembubaran Tim Pemenangan, Ada Ketum Pendukung yang Tak Hadir, Siapa?
- Respons Sikap Kubu PKB, Hakim MK: Republik Kalau Orangnya Begini, Kacau Semua Nanti
- MK Mulai Hari Ini Akan Sidangkan Ratusan Perkara Sengketa Hasil Pileg 2024