Moeldoko Sebut Harus Ada Penegakan Hukum Tegas terhadap Penambang Timah Ilegal

Moeldoko Sebut Harus Ada Penegakan Hukum Tegas terhadap Penambang Timah Ilegal
Dokumentasi - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANGKA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyoroti kasus penambangan bijih timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan perlu penindakan hukum yang tegas kepada penambang bijih timah ilegal guna mengurangi kerusakan lingkungan di daerah itu.

"Harus ada penegakan hukum yang tegas, jangan sampai kita meninggalkan masalah bagi anak cucu nantinya," kata Moeldoko saat pencanangan penanaman sejuta pohon sagu di Kampung Reklamasi PT Timah Tbk di Desa Air Jangkang Bangka, Selasa.

Dia menyatakan untuk menangani penambangan ilegal ini harus ada penegakan hukum.

Moeldoko menturkan semua stakeholder dan aparat penegakan hukum memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki kondisi dan kerusakan lingkungan ini.

"Saya punya pengalaman di Lingga, Kepulauan Riau, yang dahulunya juga penghasil bijih timah dan sekarang hanya tersisa tumpukan bekas tambang timah dan besi-besi tua," ujarnya.

Moeldoko mengatakan masyarakat di Lingga tersebut belum terbiasa untuk beralih dari pertambangan timah ke sektor lainnya, seperti pertanian, perkebunan dan pendapatan lainnya.

"Ini bisa menjadi contoh dan pegangan yang baik untuk kita semua untuk bersama-sama menangani masalah penambangan timah ilegal yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan," katanya.

Moeldoko menyatakan harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap penambangan bijih timah ilegal di Babel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News