Moratorium CPNS Jangan Pukul Rata
Minggu, 09 November 2014 – 01:51 WIB

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: dok.JPNN
jpnn.com - SAMPIT – Penolakan pencana pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipila (CPNS) selama 5 tahun ke depan datang dari banyak kalangan, termasuk kepala daerah dan DPRD.
Sebagian mendukung moratorium CPNS, namun harus dikecualikan untuk tenaga kesehatan dan guru.
Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) misalnya, masih mengalami kekurangan PNS khususnya tenaga pendidik dan kesehatan.
"Masih banyak desa-desa di daerah pedalaman memerlukan tenaga didik dan kesehatan," ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Kotim Indra Jaya, kemarin.
"Sebaiknya dievaluasi saja PNS yang sudah ada saat ini,” imbuhnya. (rm-66/ton)
SAMPIT – Penolakan pencana pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipila (CPNS) selama 5 tahun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Perangkat Desa Lulus PPPK, Sekda Yusran: Mereka Harus Memilih Salah Satu
- 64 Orang Lulus PPPK 2024 Diminta Mengundurkan Diri, Pilih Salah Satu
- Peran Media di Era Digital Makin Krusial, Pers Diminta Jaga Profesionalisme
- Cegah TPPO dan PMI Ilegal, Imigrasi Batam Tolak Pengajuan Paspor Sebanyak Ini
- DPRD Kota Bogor Dorong Digitalisasi Perizinan untuk Transparansi dan Efisiensi
- Program Mudik Gratis Pemprov Sumsel Tak Terdampak Efisiensi Anggaran