Moratorium CPNS Jangan Pukul Rata

jpnn.com - SAMPIT – Penolakan pencana pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium  penerimaan calon pegawai negeri sipila (CPNS) selama 5 tahun ke depan datang dari banyak kalangan, termasuk kepala daerah dan DPRD.

Sebagian mendukung moratorium CPNS, namun harus dikecualikan untuk tenaga kesehatan dan guru.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) misalnya, masih mengalami kekurangan PNS khususnya tenaga pendidik dan kesehatan.

"Masih banyak desa-desa di daerah pedalaman memerlukan tenaga didik dan kesehatan," ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Kotim Indra Jaya, kemarin.

"Sebaiknya dievaluasi saja PNS yang sudah ada saat ini,” imbuhnya. (rm-66/ton)