Moratorium CPNS Jangan Pukul Rata
Minggu, 09 November 2014 – 01:51 WIB
jpnn.com - SAMPIT – Penolakan pencana pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipila (CPNS) selama 5 tahun ke depan datang dari banyak kalangan, termasuk kepala daerah dan DPRD.
Sebagian mendukung moratorium CPNS, namun harus dikecualikan untuk tenaga kesehatan dan guru.
Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) misalnya, masih mengalami kekurangan PNS khususnya tenaga pendidik dan kesehatan.
"Masih banyak desa-desa di daerah pedalaman memerlukan tenaga didik dan kesehatan," ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Kotim Indra Jaya, kemarin.
"Sebaiknya dievaluasi saja PNS yang sudah ada saat ini,” imbuhnya. (rm-66/ton)
SAMPIT – Penolakan pencana pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipila (CPNS) selama 5 tahun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bupati Algafry: Honorer Sudah Mengabdi Beberapa Tahun Naik jadi PPPK
- Banyak Banget yang Diharapkan dari PPPK, Jenis ASN Model Kontrak
- Gempa di Garut, BPBD Masih Pantau Seluruh Daerah
- 467 PPPK 2023 Bangka Selatan segera Dilantik
- Polisi Tangkap 4 Bandar dan 1 Penjudi Togel di Banda Aceh
- Polisi Serius Berantas Pertambangan Bijih Timah Ilegal, Penampungnya Juga Ikut Disikat