Muhammadiyah tak Setuju Masa Jabatan Presiden Ditambah

“Kami menyambut baik apa yang disarankan atau menjadi pemikiran PP Muhammadiyah bahwa pemillihan presiden jangan diutak-atik. Harus tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Kedua, maksimum dua periode dan dipilih rakyat menjadi catatan penting bagi kami,” ungkap Bamsoet.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan tugas mereka adalah menyelesaikan rekomendasi yang diamanatkan oleh MPR periode 2014-2019 soal amendemen terbatas UUD NRI 1945 yang tidak bahas lain, hanya soal perlunya GBHN.
“Nanti akan kami godok dan kaji lagi mendalam. Kami berterima kasih kepada PP Muhammadiyah yang memberikan pemikiran luar biasa, yang selalu terlibat dalam setiap gerakan pemikiran kebangsaan kita. Apa yang disampaikan sangat berguna,” katanya. (boy/jpnn)
Muhammadiyah tetap berpandangan bahwa pelaksanaan pilpres harus secara langsung dan masa jabatan presiden selama dua periode saja.
Redaktur & Reporter : Boy
- Muhammadiyah-Polres Tanjung Priok Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Kegiatan Keagamaan
- Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar, Muhammadiyah: Perilaku yang Mencoreng Profesi
- MOSAIC & Muhammadiyah Bahas Potensi Penggunaan Dana ZIS untuk Transisi Energi
- Soal Polemik Soeharto Pahlawan, Ketum Muhammadiyah Singgung Bung Karno hingga Buya Hamka
- Mengenang Paus Fransiskus, Ketum PP Muhammadiyah: Sosok Penyantun dan Humoris
- Muhammadiyah Pertanyakan Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke RI