Muhidin DPR RI: Pemulihan Ekonomi Nasional Sudah pada Jalur yang Tepat
“Sehingga diharapkan akan mampu mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi," tuturnya.
Keberhasilan program vaksinasi, menurutnya, menjadi prasyarat penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Pemerintah tetap harus fokus untuk menuntaskan program vaksinasi pada 2022.
Berbagai langkah yang sudah dilakukan selama ini, seperti peningkatan kapasitas perawatan, penerapan protokol kesehatan, serta pembatasan aktivitas, perlu terus diintensifkan agar penyebaran virus Covid-19 bisa terus ditekan.
"Pemerintah harus bisa memastikan bahwa supply vaksin yang cepat dan memadai untuk tahap selanjutnya bisa dilakukan, agar target herd immunity bisa tercapai," terangnya.
Menurutnya, keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional perlu terus ditingkatkan. Pemulihan ekonomi nasional terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
"Setelah mengalami kontraksi minus 5,32 persen di triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi terus berada pada tren perbaikan, pada triwulan I-2021 masih terkontraksi minus 0,74 persen," kata Muhidin.
Dia menyebutkan beberapa indikator ekonomi dan bisnis nasional menunjukkan kondisi yang semakin membaik.
Perkembangan positif tersebut menunjukkan adanya sinyal kuat perbaikan pada kondisi bisnis, seiring dengan naiknya permintaan baru, termasuk dari luar negeri. Sehingga diharapkan, target pertumbuhan ekonomi pada 2022, bisa mencapai 5,2% hingga 5,8 persen.
Proses pemulihan ekonomi nasional terdampak pandemi Covid-19 dinilai sudah pada jalur yang tepat. Proses pemulihannya pun sudah mulai dirasakan masyarakat.
- WWF ke-10 di Bali Sukses, Putu Rudana Apresiasi Pemerintahan Jokowi
- Menkominfo Sebut RUU Penyiaran Jangan jadi Alat Pembungkaman Pers
- Hadir Selepas Pandemi Covid-19, Titan Run Siap Kembali Manjakan Para Runner
- Ramai-Ramai Tolak RUU Penyiaran: Makin Dilarang, Makin Berkarya
- Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah
- PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada Mekanisme