MUI Akui Alami Tekanan

JAKARTA – Keluarnya fatwa-fatwa kontroversial dari Ijtimak Ulama di Padang Panjang diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai hasil desakan dari berbagai pihak. Tetapi, desakan itu dinilai hal biasa yang dijadikan sebagai masukan dari masyarakat.

’’Karena banyaknya masyarakat yang bertanya. Desakan juga ada dari masyarakat maupun pemerhati kesehatan,’’ ujar Ketua MUI Umar Shihab kemarin. Namun, desakan itu, lanjut Umar Shihab, hanya menjadi salah satu pertimbangan. Pertimbangan paling penting adalah kemaslahatan bagi umat. ’’Soal rokok, misalnya, itu sudah dipikirkan secara matang, bahwa biaya kesehatan karena efek rokok juga cukup besar,’’ jelasnya.

Umar pun menegaskan, untuk meminimalkan kerugian ekonomi, maka pengeluaran fatwa haram rokok itu tidak dilakukan secara mutlak. Rokok hanya diharamkan bagi anak-anak, ibu hamil, dan perokok di tempat-tempat umum.

Secara terpisah, dua lembaga yang terkait fatwa MUI, yakni Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), meminta agar pemerintah mendukung dengan membuat aturan perundang-undangan tentang peredaran tembakau. ’’Fatwa MUI itu hanya berbentuk dukungan moral dan bukan hukum positif, maka sebaiknya harus disikapi dengan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan agar DPR membahas Rancangan Undang-Undang Antitembakau,’’ kata  Tulus Abadi, anggota harian YLKI, ketika dihubungi tadi malam.