MUI dan PP Muhammadiyah Apresiasi Janji Calon Kepala Daerah Guru Ngaji di Sumbawa

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan DPR mengapresiasi adanya janji peningkatan kesejahteraan untuk guru mengaji seperti yang didengungkan oleh pasangan calon Syafaruddin Jarot-Moklis di Kabupaten Sumbawa, NTB.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, para guru mengaji selama ini memang kurang diperhatikan kesejahteraannya. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Cak Nanto ini menilai insentif bagi para guru mengaji merupakan langkah yang baik dari calon kepala daerah.

“Penting bagi kita adanya komunikasi keagamaan, sehingga masyarakat dan anak-anak tidak terjebak ilmu agama yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Guru mengaji bagian dari itu,” kata dia saat dihubungi, Selasa (24/11).

Dia menyampaikan, guru mengaji merupakan elemen penting dalam upaya mendorong nilai-nilai agama pada anak-anak. Gerakan pembinaan masyarakat ini sudah semestinya perlu digenjot atau didukung lewat subsidi.

Cak Nanto juga menilai persoalan insentif guru mengaji ini seharusnya menjadi komitmen bersama. "Seluruh calon kepala daerah, karena ini jadi tanggung jawab moral,” jelasnya.

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Cholil Nafis menilai, pihaknya selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Karena itu, janji tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar dan baik untuk dilontarkan calon kepala daerah. Sebab memang, masih banyak guru di daerah yang kesejahteraannya jauh dari kata layak.

Hanya saja, Cholil menyarankan janji ini harus dieksekusi setelah terpilih nanti. "Kalau berjanji saya kira baik saja, tetapi nanti realisasinya kan pakai APBD kalau sudah terpilih dan menjabat. Tetapi jangan saat ini, menggunakan uang pribadi untuk money politic ke guru-guru itu sangat tidak baik," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR Zainul Arifin mengapreasi keinginan tiap calon kepala daerah yang ingin memperjuangkan atau bahkan menaikkan insentif untuk guru ngaji. Dia meyakini hal tersebut memang perlu diperjuangkan semua pihak, termasuk oleh pemerintah daerah.