MUI: Insiden HKBP Bermuatan Politis

Secara terpisah, Presiden World Conference Religion for Peace (WCRP) KH Hasyim Muzadi meminta agar kasus ini tidak sampai mengarah pada penghapusan Peraturan Bersama dua Menteri tentang Pengaturan Pendirian Tempat Peribadahan. Sebab, bila aturan dicabut, justru akan mengundang ekses yang lebih luas dari sekedar peritiwa itu sendiri.

"Kalau acuan nasional tidak ada, daerah akan membuat aturan sendiri-sendiri yang akan semakin menjadi runyam," kata Hasyim. Mantan Ketua PBNU itu mengakui, boleh saja peraturan itu dinilai kurang sempurna, namun isinya tetap merupakan konsensus bersama tokoh-tokoh agama. Solusi yang terbaik saat ini, kata dia, ada di tangan Kepala Daerah yang dapat mengarahkan ke mana dan di mana tempat kebaktian itu seharusnya berada. Hasyim juga mengkritik Direktorat Jenderal (Dirjen) Kristen Kementerian Agama yang dinilai terlalu gampang merekomendasikan terbentuknya sinode. "Sehingga memperbanyak sekte-sekte dalam agama Kristen yang mengakibatkan setiap sekte meminta gereja sendiri-sendiri, ada juga gereja yang diisi hanya dua orang saja," jelasnya.

Hasyim menerangkan, pihak Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sudah sangat berat mengatur ratusan gereja yang ada di bawah naungannya. Hasyim menambahkan, dari catatan yang ada, Indonesia merupakan negara yang memiliki gereja terbanyak di kawasan Asia. Namun selanjutnya, dari perkembangan peristiwa di Bekasi sangat dirasakan ada pihak tertentu yang hendak mengaduk-aduk, serta berselancar di atas peristiwa itu. (zul)