Mulyanto: Jangan Sampai BBM Pertalite menjadi Langka

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengingatkan pemerintah agar jangan sampai terjadi kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
Oleh karena itu, Mulyanto menyatakan pemerintah perlu betul-betul memastikan pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Pertalite, agar tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
"Jangan sampai BBM Pertalite ini menjadi langka, dan menimbulkan antrean panjang di SPBU. Ini tentu tidak kita inginkan karena akan menyusahkan masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat (31/3).
Dia menjelaskan status Pertalite saat ini adalah bahan bakar minyak dalam pengawasan karena merupakan jenis BBM khusus penugasan pemerintah kepada Pertamina. Menurutnya, konsekuensi legal dan anggaran antara BBM umum dan BBM khusus penugasan sangat berbeda.
Kalau BBM umum, tata niaganya mendekati seratus persen mengikuti mekanisme pasar.
Sementara, BBM khusus penugasan, lanjuts dia, tata niaganya 100 persen dikendalikan secara penuh oleh pemerintah, baik itu harga eceran, kuota, maupun wilayah distribusinya.
"Selisih antara harga keekonomian Pertalite dengan harga jualnya akan diganti (disubsidi) oleh pemerintah melalui skema dana kompensasi kepada Pertamina. Karena Pertamina secara khusus mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis Pertalite ini," katanya.
Mulyanto minta kepada BPH Migas dan Pertamina tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam pengendalian dan pengawasan distribusi Pertalite ini.
Mulyanto mengingatkan pemerintah agar jangan sampai terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
- Harga BBM Pertamina Turun, Cek Daftar Lengkapnya!
- May Day, Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi, Berikut Daftarnya
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta