Nah..Kali Ini Ahok Minta Bantuan BPK

jpnn.com - JAKARTA - Meski berbeda pendapat soal pembelihan lahan RS Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ternyata masih mempercayai Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi. Bahkan gubernur yang akrab disapa Ahok itu tak segan-segan minta bantuan BPK.

Hari ini, Kamis (23/6), Ahok bertemu dengan perwakilan BPK di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan membahas hasil Pemeriksaan Investigasi atas Proses Pengadaan Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan TA 2015 dan Pemeriksaan Investigasi Belanja Modal Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat.

"Kami curiga pembelian lahan yang biaya notarisnya mahal. Kami minta bantuan BPK untuk periksa," ujar Ahok usai melakukan pertemuan dengan BPK di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/6).

Dalam pertemuan tersebut, Ahok mengungkapkan, ada temuan BPK yang mengindikasikan penyimpangan dalam hal biaya notaris pada pembelian lahan untuk Rusun Cengkareng pada 2015. Pembebasan lahan seluas 4,7 hektar itu menggunakan anggaran kurang lebih Rp 670 miliar.

Biaya jasa notaris yang mengurus pembelian lahan itu nilainya sangat tinggi, yakni mencapai Rp 4-5 miliar. "Biaya notaris paling Rp 10 juta. Masa beli tanah mesti bayar notaris Rp 4-5 miliar?" kritik Ahok.

Seperti diketahui, sejak tahun lalu hubungan Ahok dengan BPK memanas karena pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Audit investigasi BPK menyebutkan ada penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah dalam pengadaan tersebut. Sementara, Ahok bersikeras tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. (rmol/dil/jpnn)