Nasib Honorer Jangan Dibiarkan Terkatung!
Kamis, 27 Oktober 2011 – 08:38 WIB
BANDUNG- Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah harus kembali meninjau pelaksanaan pengangkatan honorer secara desentralisasi. Pasalnya hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh politisi yang ingin berkuasa di daerah. Bahkan untuk mengurus permasalahan honorer itu pemerintah kembali membentuk suatu badan baru yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan di bawah Kementrian Pendidikan Nasional. “Badan itu yang nantinya akan merekomendasikan dan merumuskan berbagai masalah sumber daya pendidikan termasuk permasalahan guru honorer,” tuturnya.
“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kembali dalam pengangkatan secara desentralisasi, yakni banyak dimanfaatkan oleh politisi untuk mendapatkan kemenangan di daerah maka mereka menerima honorer sebanyak-banyaknya untuk muatan politis. Dan ini harus kembali dikaji agar penerimaan honorer dikembalikan ke pusat,” ujarnya, kemarin (26/10).
Namun demikian, nasib honorer harus segera dicarikan jalan keluarnya. "Sehingga tenaga honorer itu tidak terkatung-katung," ujarnya.
Baca Juga:
BANDUNG- Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah harus kembali meninjau pelaksanaan pengangkatan honorer secara desentralisasi.
BERITA TERKAIT
- Brigjen Mukti Sampai Terbang ke Bali Gerebek Pabrik Narkoba yang Dikelola 3 WNA
- Imigrasi Amankan 2 WNA Prancis Menyambi Jadi Instruktur Yoga Ilegal di Bali
- Gunung Semeru 2 Kali Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1 Kilometer
- AKSARA Research: Pengangguran Jadi Masalah Serius di Kota Pekanbaru
- Padamkan Kebakaran Kapal di Penjaringan, Gulkarmat Turunkan 12 Branwir & 60 Personel
- Bule Australia Penganiaya Sopir Taksi Dideportasi dari Bali