Naturalisasi Archandra Rumit, Beda dengan Irfan Bachdim

jpnn.com - JAKARTA - Sinyal kuat dari pemerintah untuk mengangkat kembali Archandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) dengan mempercepat naturalisasi, mendapat reaksi publik.
Pakar Politik Ikrar Nusa Bangsa menyoroti fakta bahwa Archandra tak berterus terang dalam pernyataannya ke media soal kewarganegaraannya.
’’Kalau sejak awal bilang punya paspor AS, mungkin ceritanya beda. Tapi, dengan pernyataannya yang bilang muka minang, integritasnya dipertanyakan,’’ ungkapnya.
Memang, Archandra bisa jadi sumber daya yang tepat untuk menteri ESDM. Namun, dengan kejadian ini, dia menyarankan pemerintah tak perlu buru-buru untuk mengangkat Archandra kembali.
Pasalnya, naturalisasi butuh persetujuan dari DPR. Hal itu sudah dipastikan menjadi tahap yang sulit. ’’Janjinya bisa secepatnya diurus kewarganegaraanya. Tapi, itu kan hanya dari sisi pemerintah, bukan DPR,’’ jelasnya.
Jelas naturalisasi Archandra yang saat ini tak punya kewarganegaraan jauh lebih rumit dari sekedar naturalisasi pemain sepak bola Irfan Bachdim.
Karena, muatan politis dari posisi Arcandra sebagai Menteri ESDM sangat kental. Apalagi, kandidat-kandidat pengganti Archandra juga datang dari legislator.
’’Kalau menurut saya Archandra harusnya rehat dulu menjadi pejabat di kabinet kerja Jokowi. Tentu selama istirahat bisa dimanfaatkan sebagai penasehat kementerian ESDM,’’ ungkapnya. (bil/sam/jpnn)
JAKARTA - Sinyal kuat dari pemerintah untuk mengangkat kembali Archandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) dengan mempercepat
- Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI, Komnas HAM: Maksudnya Apa?
- Kabareskrim Bicara Judi Online, Ada Kata Iming-Iming dan Kebohongan
- Grib Jaya Kalteng Segel Perusahaan di Barito Selatan, Irjen Iwan Kurniawan Bertindak
- Prabowo Bakal Digitalisasi Sekolah, Siswa Bisa Belajar Dari Layar Televisi
- Wamen Viva Yoga Ajak Gen Z Berkreasi, Berinovasi & Berkiprah di Kawasan Transmigrasi
- LSM dan Mahasiswa Dinilai Berperan Penting sebagai Penyeimbang Kekuasaan