Negara Harus Tegas soal NII-Al Zaytun

JAKARTA - Meski ada fraksi-fraksi di DPR RI yang kurang mendukung penuntasan kasus Negara Islam Indonesia (NII) dan Pondok Pesantren Al Zaytun, namun DPR tetap meminta negara bersikap tegas terhadap masalah tersebut. Alasanya, karena hal itu sudah menyangkut eksistensi dan dasar negara yang menjadi harga mati dan sudah final.

“NII dan Al Zaytun harus dibahas, karena itu urusan dasar dan bentuk NKRI. Apalagi hal itu merupakan langkah untuk meruntuhkan dan mendegradasi NKRI dengan menggunakan agama sebagai alat,” tegas Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding dan Zulkarnaen Jabar, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (20/5).

Karena NII dan Al Zaytun sudah mengarah pada penggerogotan NKRI, lanjut Karding, maka pihaknya meminta pemerintah melakukan investigasi dengan melibatkan kepolisian dan intelijen. DPR juga akan mengkonfrontir pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang dengan pelaku yang pernah menjadi kader di pondok yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat itu.

Hal itu penting bukan saja untuk memperjelas soal NII, tapi juga status pendidikan Al Zaytun. Dengan demikian, lanjutnya, al Zaytun tidak dianggap sebagai pusat kaderisasi NII.