Nelayan Halmahera: Jangan Sampai Kami Tak Dapat Bantuan Gegara Pemilu Mahal

Nelayan Halmahera: Jangan Sampai Kami Tak Dapat Bantuan Gegara Pemilu Mahal
Perwakilan Nelayan di Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara mengkriti anggaran pemilu yang mencapai Rp 110,4 triliun, Selasa (19/4). Foto: Nelayan Halmahera

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah nelayan di Halmahera meminta pemerintah memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat membahas dan memutuskan anggaran pemilu bersama DPR dan KPU.

Pasalnya, saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi.

Sebagian besar warga kelas bawah khususnya di pelosok daerah sangat membutuhkan bantuan pemerintah, terlebih di tengah lonjakan harga-harga pangan.

Jufri Laudi (35), salah seorang nelayan menilai anggaran untuk bantuan nelayan lebih mendesak disiapkan pemerintah ketimbang anggaran pemilu.

Dia berharap hajatan lima tahunan itu tidak mengubah fokus pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai kami berpikir tidak dapat bantuan gegara pemilu,” ujar Jufri saat aksi protes terhadap anggaran pemilu yang mencapai Rp 110,4 triliun, Selasa (19/4) di Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Dia menyatakan biaya pemilu yang mahal di tengah kesulitan ekonomi dapat melukai rasa keadilan masyarakat.

Nelayan seperti dirinya akan merasa diabaikan karena pemerintah lebih mengutamakan pemilu.

Jufri Laudi (35), salah seorang nelayan menilai anggaran untuk bantuan nelayan lebih mendesak disiapkan pemerintah ketimbang anggaran pemilu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News