Orang Asli Papua Merasa Didiskriminasi KPK, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAYAPURA - Solidaritas Rakyat Papua menggelar aksi unjuk rasa terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Kota Jayapura, Senin (13/6) siang.
Seratusan warga dari berbagai suku di Papua membentangkan spanduk bertuliskan KPK kini tidak netral dan ditunggangi elite politik.
Unjuk rasa itu juga sebagai bentuk protes terhadap KPK terkait kriminalisasi terhadap Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak perihal kasus suap dan gratifikasi.
Koordinator aksi Kelfin Penggu mengatakan aksi tersebut merupakan dukung moril serta menyatakan sikap penolakan dan keberatan atas keputusan KPK.
Selain kota Jayapura, kata Kelfin aksi tersebut juga dilakukan serentak di Jakarta, Jayapura, Waena, dan Kabupaten Mamberamo Tengah.
"Proses hukum di KPK ada kepentingan dan diboncengi oleh pihak tertentu, oleh karena itu kami memberikan waktu 14 hari agar KPK mengabulkan permintaan kami," tegasnya.
Sementara itu Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Mackbon menyampaikan ada 400 personel yang diturunkan.
Kata Victor unjuk rasa berjalan lancar tanpa memicu gangguan Kamtibmas. "Tadi massa ada 200 orang, semua tertib saat menyampaikan orasi," ujarnya.
Ratusan masyarakat Papua menggelar aksi demo menolak kriminalisasi KPK terhadap orang asli Papua
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- Polda Riau akan Tetapkan Tersangka Kasus SPPD Fiktif yang Rugikan Negara Ratusan Miliar
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia