Organisasi Perlindungan Konsumen Ungkap Risiko Keamanan Pangan Bagi Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Salah satu investigasi terhadap rantai pasok telur di jaringan kopi ternama menemukan adanya kekejaman serius terhadap hewan dan risiko keamanan pangan bagi masyarakat.
Investigasi ini dilakukan di peternakan pemasok telur yang digunakan dalam makanan panggang dan siap saji di Indonesia.
Dana Taborosi dari Perwakilan Equitas, organisasi perlindungan konsumen dan kesejahteraan hewan internasional yang merilis investigasi mengatakan masyarakat dan pelanggan berada dalam risiko pangan dan mengabaikan keejaman serius terhadap hewan dam rantai pasokannya.
Padahal, jaringan kopi internasional ini telah berkomitmen untuk hanya menyediakan telur bebas kandang di gerai di Amerika Serikat dan pasar barat lainnya.
"Namun, terus melayani pelanggan Indonesia dengan produk telur dari peternakan kandang baterai yang kejam dan kotor," kata Dana Taborosi dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (3/2).
Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) dan belasan tim peneliti internasional menemukan bahwa peternakan telur kandang baterai memiliki risiko kontaminasi strain utama salmonella 33 kali lebih besar.
Produksi telur kandang baterai telah dilarang atau dihapus secara bertahap di lebih dari 30 negara, termasuk seluruh Uni Eropa, Selandia Baru, Inggris, Kanada, dan India.
Di AS, banyak negara bagian, termasuk Washington, Oregon, California, Massachusetts, Michigan, dan Rhode Island, juga telah melarang produksi telur kandang baterai atau penjualan telur kandang baterai
Organisasi perlindungan konsumen dan kesejahteraan hewan internasional ungkap risiko keamanan pangan bagi masyarakat
- Hadir di Indonesia, BTS Hot Brew Coffee Dikemas Dalam Kemasan Eksklusif
- 3 Khasiat Rutin Minum Kopi Campur Baking Soda, Bikin Mag Ambyar
- 3 Khasiat Rutin Minum Kopi, Bantu Kurangi Kalori Tubuh Anda
- BNI Memboyong 5 UMKM Kopi ke Amsterdam Coffee Festival 2024
- 5 Manfaat Minum Kopi Dingin, Bikin Proses Penurunan Berat Badan Makin Lancar
- Indonesia Harus Antisipasi Aturan Bebas Deforestasi di Uni Eropa