Ormas Islam Desak Stop Pengiriman TKI

JAKARTA - Dua belas ormas Islam se-Indonesia menyatakan keperihatinan atas tragedi kekerasan yang menimpa sejumlah TKI di luar negeri, khususnya Arab Saudi. Pemerintah didesak agar segera menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, sebelum ada penandatangan kesepakatan atau MoU jaminan perlindungan kepada para pahlawan pendulang devisa tersebut.

Ke-12 ormas itu adalah NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al Islamiyah, Al Washiliyah, Al Ittihadiyah, Perti, dan Persis. Selain itu, ada Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), PP Rabithah ALawiyin, DPP Parmusi, dan PP Mathlaul Anwar. Perwakilan pimpinan ke-12 ormas tersebut kemarin (7/12) berkumpul di gedung PB NU.

Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj mengatakan, pemerintah dan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) jangan hanya berpikir tentang devisa yang dihasilkan para TKI di luar negeri. Sebab, hal tersebut akan menyuburkan praktik komersialisasi yang ujung-ujungnya TKI menjadi korban. "Pemikiran seperti itu sebaiknya diubah," kata Said Aqil di Kantor PBNU di Jakarta, Selasa (7/12).

Menurut Said Aqil, masyarakat seolah-olah diajak untuk berpikir bahwa TKI yang berada di luar negeri adalah penghasil devisa sehingga pemerintah menyebutnya pahlawan devisa. Sementara PJTKI sendiri kata dia, dengan bangga menunjukkan angka devisa hasil remitansi dana buruh migran. "Namun, di balik kebanggaan itu, pemerintah tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap para TKI," jelasnya.