Otonomi Kabupaten Diusulkan Pindah ke Provinsi
Rabu, 09 November 2011 – 15:56 WIB
Kalau sudah dipindahkan ke provinsi, kata dia, pemerinta pusat tidak terlalu banyak lagi mengurus kepentingan domestik sepanjang bisa dibereskan oleh provinsi.
Baca Juga:
"Pemerintah nasional bisa fokus mengurus hal yang bersifat strategis, dan mengurspus banyak persoalan internasional dan gelobalisasi. Biar, menteri itu berpikir globalisasi, bukan jago kandang terus ngurus urusan domestik," sindir Ryaas.
Kalau konsep pemindahan itu dilakukan, kata dia, konsekuensinya jumlah kementerian akan berkurang. Saat ini saja sudah ada 34 kementerian. Jumlahnya melebii China, yang jumlah penduduknya 1 miliar dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. "Bukan lai kabinet padat karya seperti ini," katanya lagi.
Konsekuensi lain, kata Ryass lagi, adalah pemilihan kepala daerah langsun hanya dolakukan untuk gubernur. Bupati dan wali kota, kata dia, idealnya ditunjuk. Tapi, itu bertentangan dengan Undang-undang.
JAKARTA--Pelaksanaan Otonomi Daerah dinilai tak becus. Perlu dilakukan evaluasi. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi
BERITA TERKAIT
- Masjid JIEP Jayakarta Bakal Jadi yang Terbesar di Jakarta Timur
- Sampah Jakarta 8.200 Ton, DPRD Usulkan Tiru Singapura
- Kabar Terbaru dari Kapolres Metro Jakarta Utara Soal Kasus Kematian Taruna STIP Marunda
- Ketum MUI dan LDII Yakini Kebebasan Beragama Adalah Identitas Bangsa
- Pupuk Kaltim Mulai Proses Revamping Pabrik Tertua
- Jepang Sedang Siapkan Aturan Baru Bagi Pekerja Asing, Begini Harapan Menteri Ida Fauziyah