Pagu Belanja Pegawai Siap Dikepras

JAKARTA - Cermin birokrasi tanah air masih buram. Tingginya alokasi belanja biaya pegawai ternyata tidak diimbangi dengan kualitas layanan publik yang memuaskan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mewajibkan anggaran belanja pegawai dipangkas.

 

Intruksi tersebut disampaikan langsung oleh Menpan-RB Azwar Abubakar ketika menggelar sosialisasi reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur di Makassar. "Kalau bisa belanja pegawai secara keseluruhan dikurangi hingga sepuluh persen," kata dia dalam keterangan tertulis dari Humas Kemen PAN-RB, Selasa (24/4).

 

Azwar mengaku prihatin melihat beberapa daerah yang mengalokasikan lebih dari 60 persen APBD untuk pos belanja pegawai. Menteri sekaligus politisi dari PAN itu mengatakan, pengeprasan belanja pegawai bukan berarti harus menurunkan gaji aparatur. Dia berharap, pengetatan anggaran belanja pegawai tidak mengorbankan gaji para pegawai.

 

Cara untuk memangkan anggaran yang masuk dalam pos belanja pegawai itu beragam. Misalnya mengurani biaya perjalanan dinas, anggaran rapat-rata yang diselenggarakan di luar kantor, belanja barang, belanja sewa gedung, dan honor-honor lain di luar gaji pegawai.