Pak Jokowi, Intoleransi Beragama Kembali Marak di Daerah!

Minoritas kerap dikorbankan dan dipaksa mengalah atas nama harmoni dan kerukunan.

Untuk itu, Setara Institute mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengambil tindakan yang memadai untuk menangani persoalan yang mengemuka.

Menteri Tito dinilai perlu mengambil kebijakan yang progresif, sesuai otoritas legal dan demokratik yang tersedia, untuk menjamin tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan toleran dalam kebinekaan.

Setara Institute kemudian memerinci sejumlah data, Untuk menjadi catatan Mendagri.

Disebut, dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB, dengan 157 tindakan.

Baik dalam bentuk tindakan langsung (violation by commission), peraturan intoleran dan diskriminatif (violation by rule), maupun pembiaran (violation by omission).

"Pemerintah pusat tidak boleh diam, melainkan harus hadir menangani penjalaran intoleransi yang secara terus-menerus terjadi di daerah," pungkas Halili.(gir/jpnn)