Pak Jokowi, Mohon Segera Teken Rancangan PP PLB

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita berharap  Presiden Joko Widodo segera meneken Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pusat Logistik Berikat (PP PLB) menjadi PP. Pasalnya, saat ini sudah memasuki penghujung akhir tahun 2015.

Sementara, proses perumusan Rancangan PP PLB itu sudah mencapai tahap akhir dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi.

Zaldi mengatakan, PP dimaksud sangat ditunggu para pelaku bisnis di Tanah Air. Selain memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi, implementasi beleid tersebut dengan percepatan pembangunan PLB digadang-gadang akan mampu mengurangi biaya logistik khususnya komoditas impor hingga 30 persen.

Di sisi lain, percepatan pembangunan PLB ini juga sangat penting mengingat akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada awal 2016, terutama untuk mengefisienkan aktivitas perdagangan internasional.

“Kita memang sangat kecewa dengan lambannya pemerintah melakukan implementasi program-program yang berkaitan dengan logistik. Kita semua tahu bahwa masalah utama di Indonesia adalah tingginya biaya logistik,” ujar Zaldy Ilham Masita saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/11).

Dikatakan Zaldy, selama ini Presiden Jokowi sendiri yang sering mengkritik masih tingginya biaya logistik di Indonesia. Bahkan Presiden menegaskan bahwa Indonesia tengah menggenjot kinerja logistik nasional, salah satunya dengan mendorong pembangunan vkawasan industri sebagai PLB. Presiden menekankan pentingnya integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri agar biaya logistik dapat ditekan.

Sayangnya, kata Zaldy, fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah. Seharusnya pemerintah memahami bahwa pengembangan kawasan industri menjadi PLB juga merupakan solusi untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tempat berinvestasi. Karena itu, “Jika pembangunan PLB terus tertunda, tentu akan memberatkan pelaku usaha nasional pada saat MEA diberlakukan,” ujarnya.

Zaldy menilai, PLB ini merupakan kawasan yang sangat strategis bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik di Asean. Indonesia sebagai negara yang ekonominya terbesar di Asean sangat memalukan kalau sampai tidak bisa menjadi pusat ekonomi Asean.

Untuk menjadi pusat ekonomi, Indonesia harus menjadi pusat logistik terlebih dahulu. Itulah pentingnya keberadaan PLB. “Sayangnya, hingga saat ini beleid soal PLB belum juga diteken. Cuma beleid ini saja yang menjadi paket deregulasi yang berdampak langsung pada logistik. Mulai dari paket kebijakan 2 keluar sampai sekarang belum juga disahkan menjadi PP. Kami minta pemerintah untuk serius dalam memberikan deregulasi pada sektor logistik,” tegasnya.

Harapan yang sama disampaikan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi. Dia menilai, lambannya pemerintah mengesahkan PP PLB akan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya.