Pak Jokowi, Tolong Selesaikan Masalah Dualisme Sekda di Papua
Pelantikan dilakukan di Jayapura, Rabu (14/7) lalu.
"Peran Plt sekda Papua sangat terbatas dalam aspek anggaran keuangan. Dasar pengangkatannya melalui SK gubernur lemah," ujar Jan dalam keterangannya, Sabtu (21/8).
Jan juga mempertanyakan sikap tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dia heran kenapa tidak ada tindakan yang diambil terkait polemik yang terjadi di Papua.
Padahal, untuk persiapan pelaksanaan PON dan Peparnas, anggaran yang digunakan sangat besar.
"Karena itu kami meminta Bapak Presiden mengambil langkah tegas, memanggil pembantunya Mendagri dan Gubernur Papua yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah untuk menghormati keputusan presiden soal jabatan sekretaris daerah definif di Papua," ucapnya.
Jan mengingatkan bahwa dualisme sekda di Papua merupakan konflik kebijakan dalam teori ilmu administrasi.
Dampaknya, dikhawatirkan berakibat pada persiapan PON XX dan Peparnas XVI.
Ketua Umum Pemuda Adat Papua meminta Presiden Jokowi segera menyelesaikan masalah dualisme sekda di Papua.
- Kunker ke NTB, Presiden Jokowi & Mentan Amran Bersepeda di Lombok
- Presiden Jokowi Senang Produksi Jagung Meningkat di Sumbawa NTB
- Menko Airlangga dan Sekjen OECD Bahas Akselerasi Keanggotaan Indonesia
- Jokowi Bakal Menonton Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Kamar: Menang, Insyaallah
- Menko Airlangga Mewakili Presiden Jokowi Terima Penyerahan Peta Jalan Aksesi dari OECD
- Jokowi Resmikan 5 Inpres Jalan Daerah NTB