Pak Jokowi, Tolong Simak Manifesto Politik PA GMNI Ini

Mengingat begitu fundamental dan strategisnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam praksis kehidupan dan kelangsungan berbangsa dan bernegara, maka mengusulkan agar pemerintah negara RI untuk menetapkan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 untuk melengkapi Surat Keputusan Presiden No.18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

Mengusulkan pembentukan Komisi Ideologi Nasional sebagai suatu terobosan politik dalam merespon situasi krisis ideologis, infiltrasi dan penetrasi nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi negara.  Komisi Ideologi Nasional ini bertugas mengawal pelaksanaan Revolusi Mental untuk membangun watak dan karakter negara, watak dan karakter rakyatnya agar sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara.  

Komisi Ideologi Nasional dapat juga berperan sebagai suatu lembaga yang mengkoordinasikan peranan dari aparatus ideologis negara dalam mempromosikan kembali nilai-nilai dan ideologi bangsa dengan berbagai pendekatan yang demokratis, humanis dan emansipatif pada masyarakat.  Peranan lain yang penting untuk dipertimbangkan adalah fungsi Komisi Ideologi Nasional menjadi semacam clearing house yang memberikan suatu political assesment bagi Presiden atas proses rekrutmen politik para pejabat negara, produk peraturan perundang-undangan sebelum disahkan, maupun berbagai kerjasama luar negeri yang membawa muatan ideologis tertentu yang dapat mengancam kepentingan nasional.

Penataan politik dan kepartaian dengan memperkuat pelembagaan permusyawaratan dalam perwakilan sebagai mekanisme pembentukan kekuasaan dengan menekankan prinsip keterwakilan kepentingan rakyat dalam agenda-agenda kekuasaan.  Mekanisme itulah perwujudan Demokrasi Terpimpin, suatu demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial.  Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan, suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra.  

Karena itulah, sistem politik harus dibersihkan dari paham individualisme-liberalisme dalam praktik demokrasi liberal yang transaksional, sarat perpecahan dan mendewakan modal sebagai penentu keputusan.  Begitu pula halnya dengan sistem multipartai yang liberal perlu untuk disederhanakan dengan menaikan ketentuan ambang batas parlemen menjadi 5% guna memperkokoh sistem perwakilan dan membangun stabilitas politik yang efektif dan penting bagi pembangunan nasional, tanpa membatasi semangat kebebasan dalam berorganisasi dan berserikat.

Mendorong Indonesia aktif dalam isu-isu global, terutama di kawasan Asia Pasifik dalam kapasitas sebagai negara yang berkepentingan secara langsung terhadap stabilitas keamanan, sengketa wilayah dan perbatasan, pemanfaatan sumber daya alam dan jalur perdagangan maupun militer guna menjamin kepentingan nasional Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang di kawasan Asia Pasifik.

Merekomendasikan pemberlakuan otonomi khusus bagi wilayah perbatasan dengan memperluas akses dan kewenangan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan perbatasan dalam dimensi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Mendukung langkah penguatan peran negara atas seluruh urusan yang menyangkut hal-hal strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan vital bagi eksistensi negara bangsa, baik sebagai regulator maupun aktor.  Hal-hal strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak mencakup sumber daya energi, mineral dan pertambangan, sumber daya air, sumber daya kelautan, pendidikan, keuangan dan perbankan, alutsista, dan telekomunikasi, serta berbagai sektor strategis lainnya yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan sepenuh-sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.  Berbagai kontrak kerjasama antara negara dan modal asing harus diletakan dalam prinsip yang mutualistik dan adil, mendukung kemandirian ekonomi dan memperkuat kedaulatan nasional.