Pak Kadis PU Tentukan Pemenang Proyek Bernilai Miliaran, Dapat Fee Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Maliki mendapatkan fee sebesar 15 persen dari setiap proyek yang dipegangnya. Dia setidaknya menyerahkan proyek itu kepada dua pengusaha.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat mengumumkan para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan )Kalsel) pada 2021 sampai 2022.
Menurut pria yang akrab disapa Alex itu, Maliki diduga lebih dahulu memberikan persyaratan lelang kepada Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi.
"Ada delapan perusahaan yang mendaftar namun hanya ada satu yang mengajukan penawaran, yaitu CV Hanamas," tutur Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/9).
Begitu juga lelang rehabilitasi jaringan irigasi Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang, ada 12 perusahaan yang mendaftar.
Namun, dari jumlah itu hanya dua yang mengajukan penawaran, di antaranya CV Kalpataru dan CV Gemilang Rizki.
Alex mengatakan ada dua proyek yang diduga dimainkan oleh Maliki. Keduanya terkait dengan rehabilitasi jaringan irigasi Desa Kayakah senilai Rp 1,9 miliar dan rehabilitasi jaringan irigasi Desa Karias Dalam senilai Rp 1,5 miliar.
Maliki juga diduga mengatur pemenang proyek. Padahal, ada banyak perusahaan yang lebih mumpuni untuk ikut dalam lelang itu.
KPK mengungkapkan modus Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki meraup keuntungan dari pengusaha.
- Prabowo Percaya Hakim Bergaji Besar Tidak Bisa Disogok
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit
- Dukung RUU Perampasan Aset, Prabowo Sentil Koruptor: Enak Saja Sudah Nyolong...
- Yunus Wonda Diminta Bertanggung Jawab di Kasus PON XX Papua
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka