JPNN.com 
Pakar HTN: Presiden Ngambek, UU Pilkada Tetap Berlaku
jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan tidak mungkin RUU Pilkada lolos ke tahap pembicaraan tingkat paripurna DPR kalau Presiden bersama DPR tidak menyetujuinya.
Jika setelah paripurna Presiden keberatan, menurut Irman, undang-undang tersebut harus tetap jalan.
"Tidak mungkin sampai ke pembicaraan tingkat II (paripurna, red) di DPR kalau presiden bersama DPR tidak menyetujui bersama RUU Pilkada. Lalu Presiden di tengah jalan ngambek dia tidak setujui, maka sebuah undang-undang tetap berlaku," Irmanputra Sidin, kepada wartawn di Jakarta, Senin (29/9).
Masalahnya lanjut Irman, kalau Presiden tidak cepat menandatangani UU itu, dan membiarkannya sampai 30 hari, agak sulit untuk digugat karena belum dapat nomor dan persyaratan lainnya dari sebuah UU.
"Kalau besok Presiden tanda tangani, bisa diuji sesegera mungkin di Mahkamah Konstitusi, ujarnya.
Dia jelaskan, setiap UU yang sudah disetujui bersama oleh DPR dengan presiden, disilahkan masyarakat atau badan hukum menggugatnya dengan dasar ada hak-hak konstitusinya yang dirugikan. "Semua pihak harus menghormati proses uji materil tersebut," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan tidak mungkin RUU Pilkada lolos ke tahap pembicaraan tingkat paripurna DPR kalau Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Perkuat Integrasi Keluarga Karyawan, BTN Gandeng KPK
- Beredar Kabar Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Dasco Sebut Sebagai Aspirasi Rakyat
- Gelar Aksi di Depan Kedubes AS, Laskar Garuda Bersuara Minta LSM IFES Angkat Kaki dari RI
- Dasco Buka Suara Soal Susunan Kabinet Prabowo Beredar di Medsos: Tak Ada Satupun Versi yang Benar
- Baznas Basiz DKJ Membangun Puluhan Rumah Bagi Korban Kebakaran di Menteng RW 09 Jakarta Pusat
- IKN Terapkan Sistem Transportasi Cerdas dengan Prinsip Keberlanjutan
.jpeg)
