Paksakan Kantor Perwakilan, DPD Dituding Kejar Rente
Senin, 27 Juni 2011 – 23:03 WIB
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diingatkan untuk tidak ikut-ikutan dengan DPR yang pilih tebal kuping soal masalah pembangunan kantor. Peneliti Indonesi Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menyarankan DPD untuk lebih banyak belajar dan mendengar terkait pembangunan kantor, bukan malah mencontoh DPR yang menuai dengan proyek gedung barunya. Lebih lanjut Ade menegaskan, DPD harus bisa menjelaskan alasan pembangunan kantor perwakilan itu kepada masyarakat. Sebab, proses pembangunan gedung perwakilan DPD ini lebih tertutup ketimbang rencana pembangunan gedung DPR.
"DPD jangan mencontoh kesalahan DPR. Jangan sampai DPD dibilang telinganya lebih tebal dari DPR,” kata Ade di Jakarta, Senin (27/6). Dia menilai, alasan pembangunan gedung baru DPR dan kantor perwakilan DPD di daerah sama-sama tak jelas.
Baca Juga:
“Sama saja dengan DPR, alasannya tidak jelas. Membangun gedung baru itu ada aturan mainnya. Biasanya mengikuti standar PU, seperti luas gedung, dan berapa harga,” imbuh Ade.
Baca Juga:
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diingatkan untuk tidak ikut-ikutan dengan DPR yang pilih tebal kuping soal masalah pembangunan kantor. Peneliti
BERITA TERKAIT
- Pilkada Bogor 2024, PKS Sodorkan 2 Nama ke Gerindra
- Pengawas Pilkada Penting Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan
- Lulus Verifikasi PPS, 602 Orang Segera Ikuti Ujian CAT
- Calon Panwascam di Serang Mulai Jalani Tes CAT
- PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada Mekanisme
- Soal Isu Kabinet Prabowo, Dasco dan Muzani Gerindra Beda Pernyataan