Marzuki Tuding DPD Langgar Konstitusi
Karena Tetap Berkantor di Jakarta
Senin, 27 Juni 2011 – 21:32 WIB
JAKARTA - Polemik pembangunan Kantor Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus bergulir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyatakan, sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), maka seharusnya setiap anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya masing-masing. Lebih lanjut Marzuki mengatakan, DPD berada di Jakarta hanya untuk dinas. Tapi selama ini, kata Marzuki, justru saat kunjungan ke daerah para anggota DPD dianggap berdinas.
"Kalau DPD mau melaksanakan amanat UU itu maka DPR akan mendukung sepenuhnya. Artinya kantor di Jakarta tidak diperlukan," kata Marzuki di Jakarta, Senin (27/6).
Baca Juga:
Mantan Sekretaris Jendral Partai Demokrat itu menambahkan, jika DPD mau konsisten mengikuti UU maka seharusnya lembaga itu berkantor saja di daerah. "Kalau mereka beralasan membangun kantor amanah UU, maka harus konsisten juga dengan amanah UU yang menyatakan DPD harus berkantor di daerah," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Polemik pembangunan Kantor Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus bergulir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyatakan,
BERITA TERKAIT
- Demi UMKM, Pemprov Harus Tertibkan Alfamart dan Indomaret di Jakarta
- Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah
- Penambahan Jumlah Kementerian Penting Pertimbangkan 2 Hal
- Pilkada 2024, KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus
- ASN yang Ingin Maju Pilkada Harus Segera Mundur
- Kaesang Belum Cukup Umur Maju Pemilihan Gubernur