PAN Minta SBY Singkirkan Menteri PKS
Minggu, 28 Februari 2010 – 22:18 WIB

PAN Minta SBY Singkirkan Menteri PKS
JAKARTA - Sikap kritis Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) di Pansus Angket Skandal Century mengundang cibiran dari sesama partai pengusung SBY-Boediono. PAN sebagai salah satu anggota koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menganggap FPKS dan Fraksi Partai Golkar tidak berkomitmen terhadap koalisi.
Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (FPAN) Idrus Sahab menyatakan, sebaiknya Presiden SBY me-reshuffle menteri-menteri dari PKS. “Kami menyayangkan sikap PKS yang tidak komitmen pada koalisi. Mestinya, PKS yang sudah tergabung dalam koalisi sejak deklarasi bisa menyaring apa saja yang harus disampaikan dalam kesimpulan akhir fraksi di Pansus, bukan berarti pula harus membenarkan yang salah, tapi proporsional,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/2).
Baca Juga:
Menurut politisi asal Sumatera Selatan itu, seharusnya PKS tidak terlalu frontal. “Masak frontalnya PKS melebihi Golkar. Politisi asal PKS itu dijadikan menteri untuk mengkoordinasikan ke dalam tubuh PKS tentang kebijakan pemerintah. Harapannya ada kontrol dan konsolidasi. Tapi kalau sudah begini, mau bagaimana lagi. Sebaiknya, PKS menarik diri dari koalisi. Kalau tidak menarik diri, kami sarankan kepada Presiden untuk melakukan reshuffle,” cetus Idrus.
Karenanya barisan Hatta Radjasa lebih memilih Gerindra yang mulai merapat. Bahkan bila perlu merangkul PDI Perjuangan. “Orang pintar sebenarnya banyak. Tetapi PKS masuk itu karena koalisi saja. Mestinya PKS tidak se-frontal itu. Apalagi sebagai mitra koalisi. Jangan-jangan ada misi terselubung untuk Pemilu 2014,” bebernya.(gus/jpnn)
JAKARTA - Sikap kritis Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) di Pansus Angket Skandal Century mengundang cibiran dari sesama partai pengusung SBY-Boediono.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Megawati Bilang PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
- Kader PDIP Siap-Siap, Megawati Bakal Buat Tur Indonesia, Dimulai dari Aceh Sampai Merauke
- Tanggapi Kecelakaan Berulang dengan Korban Massal, Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional
- Demokrat Yakin Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Prabowo Berdaulat dan Mandiri
- Prabowo-Jokowi Saling Bela, Pengamat Sebut Mereka Susah Dikoyak
- Sejumlah PAC PDIP Banten Minta DPP Kembalikan Hak Tia Rahmania