Panggil Eko Patrio, Bareskrim Dicap Komisi III Melanggar Konstitusi

Selain itu, ketentuan Pasal 224 ayat 5 UU MD3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.76/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

"Itu prosedur yang harus ditempuh. Kami menganggap pihak kepolisian, Kapolri perlu baca UU. Kapolri selalu saja buat pernyataan dan tindakan terburu-buru, sehingga menyalahi prosedur yang telah ditetapkan UU," pungkasnya.(fat/jpnn)