JPNN.com 
Para Kepala Desa Ikut Pusing Banyak Anak Warga Terhalang Aturan PPDB Sistem Zonasi
jpnn.com, SIDOARJO - Belakangan ini semakin kencang protes terhadap sistem zonasi dalam PPDB tahun pelajaran 2019-2020.
Bahkan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Krian melayangkan surat kepada camat Krian. Isinya meminta sistem zonasi dihentikan. Dewan Pendidikan Sidoarjo juga kebanjiran pengaduan. Orang tua resah.
FKKD melontarkan sebelas poin pokok protes. Intinya, anak-anak yang rumahnya jauh tidak bisa masuk sekolah negeri.
Menurut Ketua FKKD Krian Kunadi, banyak siswa yang tidak diterima. Padahal, nilai mereka bagus. "Warga kami gaduh," ungkap Kades Sidomulyo tersebut.
BACA JUGA : Ganjar Pranowo Menilai Aturan PPDB 2019 Berpotensi Picu Gejolak
Dia berharap surat protes itu ditindaklanjuti. Sebab, keluhan datang dari berbagai desa se-Kecamatan Krian.
Intinya, sistem zonasi merugikan anak. Warganya resah. Sistem itu juga berpotensi terbitnya surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan kenyataan. "Bukan hanya SMA, tetapi juga SMP," tegas Kunadi.
Selain melalui kepala desa, orang tua meluapkan kekecewaan mereka lewat dewan pendidikan.
Para orang tua meluapkan kekecewaan mereka terkait PPDB sistem zonasi pada dewan pendidikan melalui forum kepala desa.
- 5 Poin Aturan Baru Jalur Zonasi PPDB SMA SMK 2024 di Jatim, Syarat KK Diubah
- Anies Akan Atasi Masalah Zonasi dengan Menyetarakan Sekolah Swasta dan Negeri
- Fraksi PAN DPR Dukung Kebijakan Bima Arya Pecat Kepsek Terlibat Pungli
- Prof Zainuddin Menilai PPDB Zonasi Bisa Dilanjutkan dengan Perbaikan
- Konon, Presiden Jokowi Mempertimbangkan Hapus PPDB Tahun Depan
- Kecurangan PPDB Mulai Diusut Polisi dan Jaksa, Ada Unsur Pidana
