JPNN.com 
Para Kepala Desa Ikut Pusing Banyak Anak Warga Terhalang Aturan PPDB Sistem Zonasi
"Saat ini masyarakat belum bisa menerima,'' kata Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo Musahili.
BACA JUGA : Zonasi PPDB Bongkar Jual Beli Kursi di Sekolah Favorit
Tujuan sistem zonasi ialah pemerataan pendidikan. Kenyataan di lapangan tidak demikian. Sebab, jumlah sekolah di Kabupaten Sidoarjo masih terbatas.
Misalnya, SMA negeri. Anak dari Tulangan, Sukodono, dan kecamatan lain yang tidak punya SMAN tidak mungkin bisa bersekolah di SMA negeri.
"Sampai kapan pun tidak akan bisa diterima,'' katanya.
Orang tua, lanjut Musahili, sampai nangis-nangis. Bahkan, mau demonstrasi. Menurut dia, seharusnya jumlah dan kualitas SMA merata dulu. Akibat sistem zonasi, sekolah yang sudah sangat bisa menurun.
Musahili juga menyoroti surat keterangan domisili. Penduduk Sidoarjo itu urban. Banyak pendatang atau warga pindahan.
Harits Urdha, salah satunya. Saat ini dia tinggal di Desa Sidokerto, Buduran. Namun, alamat di kartu keluarga (KK) masih Sedati.
Para orang tua meluapkan kekecewaan mereka terkait PPDB sistem zonasi pada dewan pendidikan melalui forum kepala desa.
- 5 Poin Aturan Baru Jalur Zonasi PPDB SMA SMK 2024 di Jatim, Syarat KK Diubah
- Anies Akan Atasi Masalah Zonasi dengan Menyetarakan Sekolah Swasta dan Negeri
- Fraksi PAN DPR Dukung Kebijakan Bima Arya Pecat Kepsek Terlibat Pungli
- Prof Zainuddin Menilai PPDB Zonasi Bisa Dilanjutkan dengan Perbaikan
- Konon, Presiden Jokowi Mempertimbangkan Hapus PPDB Tahun Depan
- Kecurangan PPDB Mulai Diusut Polisi dan Jaksa, Ada Unsur Pidana
.jpeg)
