Partai Islam di Simpang Jalan

Dewasa ini banyak sekali para pemilih pemula dan mahasiswa, termasuk para sarjana yang beragama Islam yang meraih S1, S2 dan S3 yang dengan cenderung bersikap moderasi, pluralitas dan demokrat. Realitas ini mengharuskan partai Islam juga harus moderat, plural dan demokrat dalam visi misi, flatform dan programnya.

Otomatis pula masalah penegakan HAM, pembasmian korupsi, pembukaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan dan pendidikan  menjadi tema utama kampanye. Termasuk juga memperjuangkan hak-hak kaum minoritas, tanpa diskriminasi. Jika memodifikasi istilah Cak Nur di tahun 1990-an, kelak siapapun akan menganggap partai Islam akan bagai udara yang dibikin Tuhan gratis karena memang penting dan dibutuhkan semua orang. 

Saya membayangkan, salah satu program utama partai Islam yang hanya satu itu adalah menjamin hak hidup, baik secara sosial, politik, ekonomi, agama dan dan kebudayaan kalangan non-Muslim. Jangankan pemeluk Muslim, yang non-Muslim pun tidak merasa terusik dengan eksistensi partai Islam, bahkan merasa terlindungi dan dapat bermasyarakat dan berbangsa dengan bebas.

Jika mimpi-mimpi itu mewujud, saya yakin partai Islam akan unggul dalam Pemilu. Misalnya, tentang pemberantasan korupsi dan anti suap dalam penetuan jabatan yang justru sangat substansial dalam Islam. Saya kira publik akan melihat seberapa jauh partai Islam, yang masih bertahan, menjadikan Islam substansi menjadi tema kampanye, flatform dan program kerja. Bukan Islam formalistik belaka. Jika tidak, maka jalan yang ditempuh PKS menarik juga sebagai alternatif, walau harus bersaing dengan Golkar, Partai Demokrat dan PDIP. (***)