Partai Rakyat Tegaskan Jokowi Tak Bisa Membungkam Aspirasi 3 Periode

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak berkomentar soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Larangan itu disampaikan agar jajarannya tidak membuat kegaduhan.

Namun, Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar menyatakan Presiden Jokowi tidak bisa membungkam rakyat yang menginginkan tetap dipimpinnya sekalipun telah lewati masa baktinya pada 2024.

"Karena jika kita bicara demokrasi, maka artinya kita bicara tentang 'rakyat berkuasa'. Maka, serahkan saja pada rakyat dan partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4).

Menurut Arvindo, partai-partai yang menolak penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden karena memiliki calon yang ingin menggantikan petahana. "Namun, tidak punya kepercayaan diri melawan Jokowi."

"Artinya, semua tahu kalau Jokowi diizinkan maju kembali pada 2024, maka tidak ada yang setara karena Jokowi masih merebut hati rakyat secara mayoritas di antara tokoh-tokoh yang tersedia," imbuh dia.

Arvindo menilai, keinginan rakyat agar Jokowi tetap memerintah muncul karena memiliki kelengkapan sebagai presiden. Apalagi, generasi muda diklaim sedang fokus merancang strategi pemenangan menuju Indonesia emas 2045.

"Jangan terlalu mendewa-dewakan reformasi yang memang banyak sekali melahirkan produk legislasi yang anti-kepentingan nasional, termasuk pembatasan masa jabatan presiden yang kontraproduktif" tegasnya.

Namun, Arvindo tidak mengetahui, apakah mantan Jokowi memiliki kehendak untuk terus berkuasa atau tidak. Selain itu, dirinya menegaskan, tetap mendorong UUD 1945 diamendemen dan kembali seperti sediakala.