Pasal Santet Lindungi Pelaku dan Korban

JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di MPR RI, Lukman Edy, menyarankan dan setuju agar dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimasukkan pasal perlindungan terhadap korban santet dan pelaku santet.

"Saya menyarankan agar dimasukkan pasal perlindungan bagi korban santet dan pelaku santet dalam Revisi KUHP tersebut," kata Lukman, Rabu (27/3), di Jakarta.

Menurut calon Gubernur Riau ini, pasal soal santet itu sangat diperlukan. "Walaupun susah dibuktikan, tapi mainstreamnya diubah menjadi harus ada pasal perlindungan," kata Lukman yang juga Anggota Komisi VI DPR itu.

Dijelaskan Lukman, ketika seseorang dituduh sebagai tukang santet, maka yang tertuduh di bawah sumpah menyatakan tidak melakukannya, otomatis tuduhan itu gugur. Sebaliknya, jika di bawah sumpah pelaku santet mengakui perbuatannya, maka bisa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman.