Pasien di RS Wahidin dan RS Daya Makassar Tidak Memilih
jpnn.com - MAKASSAR - Ribuan pasien serta penunggu pasien di RS. Wahidin Sudirohusodo dan RSUD. Daya tidak menggunakan hak pilihnya. Pasalnya, Pihak PPS setempat tidak menyiapkan TPS keliling di dua rumah sakit tersebut.
Menurut keterangan petugas RS. Wahidin, Delis Susilowati, tidak ada petugas PPS yang mendatangi mereka untuk melakukan pemungutan suara. Padahal, kata dia, sudah ada surat yang masuk ke Wahidin dari KPU untuk pendataan pegawai.
"Pilpres 2009 lalu masih ada TPS keliling di Wahidin. Tapi sekarang tidak ada lagi. Padahal disini banyak pasien serta pegawai yang bisa menggunakan hak pilihnya," jelasnya kepada FAJAR (JPNN Grup) Rabu (9/7).
Namun untuk mengantisipasi hal tersebut. Delis sudah memberikan himbauan baik pegawai atau pengantar pasien agar menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat.
Beberapa petugas di RSUD. Daya juga menuturkan hal yang sama. Mereka menjelaskan, tidak ada pihak PPS yang datang ke RSUD Daya untuk melakukan pemungutan suara.
Di pihak lain, Ketua PPS Tamalanrea Indah Muh. Jabir membenarkan hal tersebut. Memang pihaknya tidak lagi membawa logistik pemilu ke rumah sakit.
"Semua anggota PPS puasa pak jadi tiperintahkan untuk angkat kotak suara. Selain itu, semua petugas juga sibuk melayani warga yang datang di TPS. Makanya kami arahkan mereka ke TPS terdekat," tuturnya kepada Fajar.
Jabir sempat memeberikan saran untuk pengadaan TPS di RS. Wahidin. Karena mengingat banyaknya warga yang ada di RS tersebut. Tapi, kata dia, itu tidak disetujui oleh KPU.
MAKASSAR - Ribuan pasien serta penunggu pasien di RS. Wahidin Sudirohusodo dan RSUD. Daya tidak menggunakan hak pilihnya. Pasalnya, Pihak PPS setempat
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun