Patrialis Bela Hendarman dari Serangan Yusril

"Jaksa Agung bukan menteri negara, tetapi kedudukannya setingkat menteri negara. Jadi, Jaksa Agung tidak wajib diangkat atau diberhentikan bersamaan dengan menteri negara. Waktunya bisa beda," jelas Patrialis.

Patrialis menambahkan, kontroversi tentang status Jaksa Agung memang menimbulkan kesimpangsiuran. Karenanya menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu khawatir hal itu menyesatkan pemahaman masyarakat jadi tersesat sehingga mengganggu proses penegakan hukum di seluruh Indonesia.

Pernyataan Patrialis itu menyusul adanya kontroversi tentang legalitas jaksa agung yang dipersoalkan Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, Yusril yang tidak terima dijadikan tersangka kasus korupsi Sisminbakum oleh kejaksaan, menuding Hendarman adalah Jaksa Agung ilegal.

Alasan  Yusril, karena masa jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung sudah berakhir bersamaan dengan sejak tntasnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I. Karenanya, Yusril mempersoalkan kedudukan Hendarman itu dengan menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi. (rnl/jpnn)