PDIP Dorong Pembentukan Panja Penyaluran Bansos agar Tepat Sasaran

“Komisi VI DPR berharap lewat Panja akan dengan mudah mengawasi distribusi Bansos  senilai Rp 400 triliun tersebut. Jangan sampai di tengah gegap gempita pemilu ini, bantuan untuk rakyat yang membutuhkan banyak diselewengkan. Ini harus kita jaga dan antisipasi," tegas Darmadi.

Darmadi menegaskan PDIP memiliki komitmen yang kuat jika sudah menyangkut kepentingan wong cilik.

Menurut Darmadi, program Bantuan Sosial (Bansos) menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan masyarakat kelas bawah.

Meskipun dalam pelaksanaannya atau penyalurannya masih kerap terdengar berbagai kekurangan, bukan berarti program tersebut ditiadakan tetapi seharusnya dibenahi baik dari sisi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.

Menurut Darmadi, Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok termasuk rakyat kecil.

“Saya kira kalau dihapus program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya,” ujar Politikus PDIP itu.

Menurut Darmadi, kepentingan wong cilik adalah skala prioritas yang mesti diperjuangkan secara totalitas termasuk soal program Bansos ini.

“Negara tidak menganut paham kapitalisme di mana rakyat yang tak berdaya dibiarkan berjuang sendirian,” ujar Darmadi yang juga Anggota Baleg DPR RI itu.