PDIP Jamin Paslon yang Didukung Bebas Masalah Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, para calon kepala daerah yang diusung partainya tidak memiliki masalah hukum, serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang.
Hasto menerangkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah, yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020.
Dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan parpol serta fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, maka PDIP membangun proses rekrutmen calon.
Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah.
Hal itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik.
"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah," kata Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema "Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8) malam.
Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan."
Hasto menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mendorong paslon agar memahami Pancasila sebagai dasar penerapan kebijakan.
PDIP memastikan para calon kepala daerah yang mereka usung tidak memiliki masalah hukum, serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang.
- Tamil Selvan: Gugatan PDIP ke PTUN Tak Akan Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran
- PDIP Masih Buka Pintu untuk Ahok di Pilkada Jakarta 2024, Tetapi
- PDIP Jaring Nama Untuk Pilgub Jakarta, Ada Risma, Azwar hingga Andika Perkasa
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran