PDIP: Pak Anies Selalu Menyalahkan Pendahulunya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono kecewa karena Gubernur Anies Baswedan selalu berusaha cuci tangan dari masalah dengan menyalahkan pemerintah sebelumnya. Menurutnya, sikap Anies itu sama sekali tidak menyelesaikan, bahkan malah menambah masalah.
"Ini yang menjadi persoalan, yang saya liat bahwa hari ini kok Pak anies selalu melempar ke pemerintah yang sebelumnya, Pak Anies selalu menyalahkan pemerintah sebelumnya, ini kan gak fair juga," kata Gembong saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (22/12) malam.
Hal ini disampaikannya terkait keberatan Anies atas pencoretan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Kemendagri. Menurut Gembong, keputusan Kemendagri sudah tepat, mengingat TGUPP hanya akan menghambat kinerja gubernur.
Gembong mengakui, pemerintahan sebelumnya tidaklah sempurna. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan gubernur sebelumnya, mulai dari Joko Widodo, Basuki T Purnama, sampai Djarot Saiful Hidayat.
Namun, Anies seharusnya memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Bukan malah melanjutkannya, kemudian ketika ada masalah langsung cuci tangan.
"Okelah kalau pemerintah sebelumnya ada kekurangannya, ya kekurangannya itu harus kita perbaiki, tugas kita semua, tugas Pak Anies-Sandi, DPRD, masyarakat," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi keras ketika mendengar kabar pencoretan anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) oleh Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri). Dia merasa didiskriminasi, karena rezim gubernur-gubernur sebelumnya selalu.
"Dari dulu selalu ada anggaran (TGUPP). Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, Pak Basuki, Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi gak boleh? Ada apa? Ada apa yang berubah? Apa yang salah?," ujar Anies saat ditemui di kawasan Monas, Jumat (22/12).
Fraksi PDIP di DPRD DKI kecewa karena Gubernur Anies Baswedan selalu berusaha cuci tangan dari masalah dengan menyalahkan pemerintah sebelumnya
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Politikus PDIP Apresiasi Ide Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina