PDIP Sebenarnya Tak Setuju Larangan Menteri Rangkap Jabatan

"Tetapi karena kami menyadari untuk masalah pemerintahan kewenangan itu sepenuhnya ada di presiden, sehingga sekalipun tidak sependapat kami menghormati dan menjalankan sikap presiden itu," ujarnya.

Buktinya, kata dia, Puan Maharani yang berdasar keputusan kongres PDI Perjuangan menjadi ketua bidang politik langsung dinonaktifkan karena jabatannya sebagai menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK). "Jadi, dengan kata lain PDI Perjuangan patuh pada keinginan presiden," tegasnya.

Karena itu jika Presiden Jokowi membolehkan Puan aktif di partai lagi, maka PDIP akan ikut dengan keputusan itu. "Tapi kalau hanya memberikan privilese kepada Golkar kami pun akan ikut. Kami hormati segala hak prerogatif subjektif presiden," paparnya. (boy/jpnn)