PDIP Yakin GBHN Bisa Membawa Kemajuan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menganggap penghidupan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amandemen terbatas UUD 1945 bisa membawa kemajuan nasional.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Indonesia adalah negara besar yang diisi pulau-pulau, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan konsepsi pembangunan nasional.
"Haluan Negara berangkat dari penjabaran ideologi Pancasila, mengabdi pada tujuan bernegara, dan memuat hal yang pokok, berupa guiding principles, misalnya terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan, kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/8).
BACA JUGA : GBHN Dihidupkan Lagi, Buka Peluang MPR Bisa Makzulkan Presiden
Hasto melanjutkan, GBHN juga mengunci pembangunan dalam 25 tahun sampai seratus tahun ke depan.
Dengan begitu, pembangunan nasional terselenggara secara menyeluruh, bukan hanya di pusat melainkan juga di daerah-daerah.
Lebih lanjut kata Hasto, yang membedakan GBHN dengan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terletak pada kenyataan bahwa aturan tersebut terpaku pada eksekutif.
Hal itu dikarenakan tugas mencapai tujuan negara hanya tanggung jawab presiden, padahal diperlukan juga gotong royong lembaga negara lainnya.
GBHN menjadi pedoman dasar bagi seluruh lembaga negara untuk bergerak pada arah yang sama.
- Pramono Minta Dikritik Selama Menjabat Sebagai Gubernur DKI
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum
- Sentil Perlakuan KPK terhadap Agustiani Tio, Hasto: Ini Tidak Manusiawi!
- Pengacara Sebut Keterangan Saksi Tak Ungkap Uang Suap dari Hasto
- Febri Sebut Tak Ada Saksi yang Bilang Uang Suap Berasal dari Hasto
- 7 Saksi dari JPU Tak Bisa Buktikan Kesalahan Hasto, Maqdir Bilang Begini