Pelaku Industri dan Pengemudi Truk Minta Zero ODOL Diundur ke 2025

Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah belum memperhitungkan kapasitas jalan yang ada, apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang makin banyak akibat kebijakan Zero ODOL. 

"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, dia juga belum melihat Kemenhub mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang diterapkan itu yang secara otomatis akan menaikkan angka inflasi.
 
Jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan.

"Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya,” katanya.
 
Hal senada juga disampaikan pembicara lainnya, Binoni Tio A. Napitupulu, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin.

Dia menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat  dampak-dampaknya.

“Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tukasnya.
 
Sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan ODOL  ini. Namun, katanya, ketika industri sudah melakukan perencanaan-perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi Covid-19 yang memukul industri kita secara luar biasa.

“Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu,” tuturnya.
 
Karenanya, dia berharap penerapan Zero ODOL ini dapat diimplementasikan secara serentak dengan pemilihan target sektor secara bertahap. “Kami mendukung penerapannya, namun akan perlu dilakukan pemilihan dari sektor, dan sektor itu dilakukan secara bertahap.

“Maka besar harapan kami jika Zero ODOL ini dilakukan tentunya dengan persiapan yang lebih sempurna. Industrinya juga agar dapat disiapkan dulu baru mungkin dapat dilaksanakan Zero ODOL ini,” cetusnya.
 
Para pelaku industri dan pengemudi truk juga menyampaikan suara serupa, yaitu meminta Kemenhub untuk menunda pelaksanaan Zero ODOL ini.