Pelatihan Analis Jabatan Dikebut
Target, 249 dari Aceh dan Papua
Senin, 30 Januari 2012 – 19:03 WIB

Pelatihan Analis Jabatan Dikebut
"Kalau tenaga analis sudah kita dapat, otomatis seluruh instansi di pusat dan daerah tidak akan kesulitan lagi membuat laporan Anjab dan ABK," ujarnya.
Diungkapkan juga, pengalaman di Kementerian Keuangan dan di Kementerian Hukum dan HAM, anjab dan ABK dipimpin langsung oleh menteri dan dirjennya. "Karena itu di daerah, bupati/ walikota dan pimpinan lainnya harus memimpin anjab,” ujar Azwar Abubakar.
Lebih lanjut dikatakan politisi PAN ini, Kemenpan-RB telah menetapkan sembilan program percepatan dan penajaman reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang kompeten, bersih dan melayani.
Kesembilan program percepatan itu adalah pertama, penajaman struktur organisasi. Kedua, penataan jumlah dan distribusi PNS. Ketiga, sistem seleksi dan promosi secara terbuka. Keempat profesionalissasi PNS. Kelima, pengembangan system pemerintahan elektronik (e-government).
JAKARTA--Belum banyaknya instansi baik pusat maupun daerah yang melaporkan hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), membuat
BERITA TERKAIT
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- Ratusan Honorer Resmi jadi PPPK, 4 Hal Penting yang Harus Dilakukan
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Recok Mutasi Letjen Kunto, Pengamat: Otoritas Sipil Jauh Mencampuri Urusan Militer
- Prabowo Sambut Presiden Senat Kamboja di Istana, Ini yang Dibahas
- Seleksi PPPK Tahap 2 Berlangsung hingga 30 Mei 2025, BKN Beri Info Skor CAT