Pelatihan Analis Jabatan Dikebut

Target, 249 dari Aceh dan Papua

Pelatihan Analis Jabatan Dikebut
Pelatihan Analis Jabatan Dikebut
"Kalau tenaga analis sudah kita dapat, otomatis seluruh instansi di pusat dan daerah tidak akan kesulitan lagi membuat laporan Anjab dan ABK," ujarnya.

Diungkapkan juga, pengalaman di Kementerian Keuangan dan di Kementerian Hukum dan HAM, anjab dan ABK dipimpin langsung oleh menteri dan dirjennya. "Karena itu di daerah, bupati/ walikota dan pimpinan lainnya harus memimpin anjab,” ujar Azwar Abubakar.

Lebih lanjut dikatakan politisi PAN ini, Kemenpan-RB telah menetapkan sembilan program percepatan dan penajaman reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang kompeten, bersih dan melayani.

Kesembilan program percepatan itu adalah pertama, penajaman struktur organisasi. Kedua, penataan jumlah dan distribusi PNS. Ketiga, sistem seleksi dan promosi secara terbuka. Keempat profesionalissasi PNS. Kelima, pengembangan system pemerintahan elektronik (e-government).

JAKARTA--Belum banyaknya instansi baik pusat maupun daerah yang  melaporkan hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), membuat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News