Pelatihan Analis Jabatan Dikebut
Target, 249 dari Aceh dan Papua
Senin, 30 Januari 2012 – 19:03 WIB
"Kalau tenaga analis sudah kita dapat, otomatis seluruh instansi di pusat dan daerah tidak akan kesulitan lagi membuat laporan Anjab dan ABK," ujarnya.
Diungkapkan juga, pengalaman di Kementerian Keuangan dan di Kementerian Hukum dan HAM, anjab dan ABK dipimpin langsung oleh menteri dan dirjennya. "Karena itu di daerah, bupati/ walikota dan pimpinan lainnya harus memimpin anjab,” ujar Azwar Abubakar.
Lebih lanjut dikatakan politisi PAN ini, Kemenpan-RB telah menetapkan sembilan program percepatan dan penajaman reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang kompeten, bersih dan melayani.
Kesembilan program percepatan itu adalah pertama, penajaman struktur organisasi. Kedua, penataan jumlah dan distribusi PNS. Ketiga, sistem seleksi dan promosi secara terbuka. Keempat profesionalissasi PNS. Kelima, pengembangan system pemerintahan elektronik (e-government).
JAKARTA--Belum banyaknya instansi baik pusat maupun daerah yang melaporkan hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), membuat
BERITA TERKAIT
- 77 Tahun Gerakan Pemuda Marhaenis, Emir Moeis Ajak Kader Gelorakan Semangat Marhaenisme
- Africa Day 2024, Menpora Dito Ariotedjo: Indonesia dan Afrika Punya Sejarah Panjang
- Universitas Al-Ahgaff Yaman Menggelar Wisuda, Mayoritas Wisudadari Indonesia
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru Lagi, PPPK Gajian Dua Kali, tetapi Masih Banyak yang Belum
- 4 Hal Penting bagi Para PPPK, Jangan Menunggu Perintah!
- Pemda Batang Sambut Baik Gagasan PMB Tentang Penulisan Sejarah