Pembangkangan Sipil
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Akan tetapi, melihat komposisi DPR yang 70 persen menjadi bagian dari koalisi pemerintah, harapan para pengunjuk rasa sama dengan menggantang asap.
Para pengunjuk rasa juga menyadari bahwa pemerintah tidak akan mudah menyerah terhadap tuntutan itu.
Karena ini pengunjuk rasa sudah menyiapkan langkah lanjutan, yaitu menyerukan pembangkangan sipil sebagai bentuk protes terhadap perppu itu.
Seruan pembangkangan sipil masih belum terlalu kencang terdengar.
Jika seruan ini dijalankan pun efeknya belum tentu akan terasa karena pembangkangan sipil baru akan membawa efek kalau dilakukan secara masif di level nasional.
Pembangkangan sipil yang paling efektif adalah dengan melakukan mogok kerja, misalnya oleh serikat pekerja transportasi nasional.
Jika mogok kerja ini dilakukan secara nasional maka dampaknya akan terasa terhadap layanan publik, dan hal itu akan menjadi tekanan terhadap pemerintah untuk memikirkan tuntutan dari pengunjuk rasa.
Akan tetapi, gerakan buruh di Indonesia belum menjadi kekuatan penekan yang efektif.
116 organisasi menandatangani petisi menuntut pencabutan perpu dan mengancam akan melakukan pembangkangan sipil jika tuntutan tidak diindahkan.
- Atasi Permasalahan Mendasar Dunia, Putu Supadma Rudana Prakarsai Kaukus Air di DPR RI
- KPK Mulai Proses Vendor Pengadaan Rumah Jabatan DPR
- Komisi II DPR Bahas 2 Rancangan PKPU
- Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemerintah Harus Evaluasi Kegiatan Wisata Siswa
- DPR Yakin Pemerintah Bisa Jaga Stabilitas Politik Agar Perekonomian tak Terganggu
- DPR RI Bakal Menyelesaikan 43 RUU yang Masih Dibahas di Tingkat I