Pembangunan Rempang Galang Terhambat karena Status Hutan
Setelah itu, terbitlan SK. 76/MenLHK-II/2015. Tetapi lagi-lagi tidak mengakomodir dan membebaskan lahan Rempang Galang.
Bahkan, ketua Komisi IV DPR RI, Edi Prabowo bersama rombongan di tahun 2015 lalu sempat datang meninjau langsung kawasan DCLS di Batam. Dan komisi IV berjanji akan segera menyelesaian masalah hutan di Batam.
"Kita ke sini dalam rangka alih fungsi dan perubahan tata ruang. Tapi ini baru awal, karena kami dewan baru. Tapi nanti kami akan bentuk Pokja untuk menyikapi ini," kata dia waktu itu.
Hal ini berbeda dengan pernyataan anggota komisi IV DPR RI, Sudin, ketika ditanya Batam Pos beberapa hari lalu. Dia bahkan mengaku belum tahu mengenai hutan Rempang-Galang di Batam.
"Saya belum tahu dan belum dengar masalah itu. Di mana itu Rempang-Galang?," katanya. (ian)
Para pengusaha dan pemerintah kota Batam sejak 2013 lalu sangat gencar meminta pemerintah pusat untuk bisa melepaskan hutan Rempang-Galang untuk pembangunan.
Redaktur & Reporter : Budi
- 689 PPPK Batam Terima SK, Ini Pesan Muhammad Rudi
- 90 Pegawai Non-ASN di Batam tidak Masuk Kerja Seusai Cuti Lebaran
- DHL jadi yang Pertama Meluncurkan Pusat Logistik Kendaraan Listrik di Batam
- DPRD Imbau Perusahaan di Batam Membayarkan THR Tepat Waktu
- Tangkap Buronan Interpol, Polresta Barelang Terima Penghargaan dari Kedubes Jepang
- 4 Remaja Wanita Pelaku Perundungan di Batam yang Viral Sudah Ditangkap Polisi