Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Segera Dimulai

Setelah mendapat kepastian, kata Basuki, barulah tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah yang akan dijadikan jalur tol Padang-Pekanbaru itu.

Setelah itu, dilanjutkan penghitungan oleh tim appraisal terkait pembiayaan ganti tanah warga yang terkena pembebasan lahan.

“Kalau proses ini selesai, pemerintah langsung mengeluarkan biaya ganti untung terhadap tanah warga. Artinya lahan tersebut sudah menjadi milik negara yang dikelola PT Hutama Karya,” ucapnya.

Basuki juga mengatakan, peninjauan dilakukan guna memastikan pada pemilik tanah bahwa biaya penggantian tanah akan dilakukan. “Untuk tahap pertama, lahan yang akan dibebaskan sekitar 4 kilometer,” tandasnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sejauh 254,8 km dengan biaya Rp 78.09 trilun merupakan upaya memajukan pembangunan daerah dalam mengurai kemacetan Padang-Bukittinggi serta meningkatkan perekonomian masyarakat Sumbar.

Lebih lanjut Irwan menyampaikan bahwa tidak ada niat untuk menipu atau merugikan masyarakat terhadap pembebasan lahan pembangunan jalan tol ini.

”Yakinlah pemerintah sedang berusaha memajukan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, pembayaran ganti rugi lahan akan disegerakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.