Pemda Diminta Ikut Urus TKI

JAKARTA--Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk proaktif dalam mengatasi masalah TKI. Selama ini, pemda dinilai masih kurang memperhatikan masalah TKI dan cenderung menyerahkan masalah ini sepenuhnya ke pusat.

"Mulai tahun ini, keterlibatan pemda dalam pengiriman TKI akan kita tingkatkan. Sebab, pemda selalu bilang tidak tahu apa-apa ketika salah satu warganya terkena masalah," ungkap Muhaimin dalam rapat kerja dengan tim khusus DPR RI, Senin (4/4).

Keterlibatan pemda ini mulai dari pendaftaran sampai penempatan. Calon TKI yang akan dikirimkan ke luar negeri harus melewati serangkaian tes wawancara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kalau lolos baru diurus paspornya. "Jadi pemda berhak menentukan apakah TKI-nya layak berangkat atau tidak," ujarnya.

Selain mengawasi pengiriman TKI, pemda juga wajib melakukan pemberdayaan pada tenaga kerja yang sudah menyelesaikan kontraknya. Misalnya menyediakan teknologi tepat guna untuk para eks TKI, menciptakan tempat usaha baru, padat karya produktif, desa produktif, mobil terampil, dan lain-lain.